Masyarakat di Jatim tidak kebaratan jika plastik berbayar dibebankan ke konsumen. Hal ini tidak jauh beda dengan ketika masyarakat Indonesia berbelanja saat keluar negeri. Tetapi, jika beban biaya itu masuk ke APBD, itu tidak masalah. Sebab, warga mengkhawatirkan jika aturan tersebut justru menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti pengusaha.
Percetakan kantong plastik di kawasan Sidoarjo, sebenarnya bisa saja membuat kantong plastik ramah lingkungan. Hanya saja, perlu perubahan pada biji plastik atau barang setengah jadi, termasuk alatnya. Untuk secara bertahap, mungkin bisa dilakukan. Tetapi jika waktu cepat, hal itu tidak dapat dilakukan kerana biaya produksi kantong plastik amah lingkungan besar drpd kantong plastik biasa.
Beberapa masyarakat mengaku setuju jika memang nantinya sudah menjadi aturan. Bahkan, bisa melakukan secara mandiri. Asalkan harus jelas aturanya demi kemudahan konsumen. Namun, jika bertujuan sebagai pengurangan sampah plastik, ada baiknya jika memaksimalkan daur ulang sampah yang ada. Sebab, dengan menggunakan kantong plastik berbayar, nantinya akan terjadi keribetan pada saat berbelanja.
Sementara kepala YLKI, Said utomo mengatakan, konsumen keberatan karena diwajibkan beli. Jika tidak menyediakan pilihan maka pelaku usaha minimarket/supermarket dapat dikualifikasikan melanggar UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), pasal 4 huruf b, krn mengabaikan hak konsumen utk memilih.
Karena melanggar UUPK pasal 4 huruf b, maka dapat diduga melanggar pasal 8 UUPK, sanksinya yakni pidana kurungan paling lama 5 th atau denda Rp 2 miliar. “Kalau sudah ada regulasinya YLPK Jatim akan lakukan gugatan uji materi peraturan Katong plastik berbayar,” cetusnya saat dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Jumat (26/2).
Terpisah, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim, Pinto Raharjo mengatakan sampah plastik yang menjadi momok daerah, sebenarnya bisa menjadi berkah masyarakat. PLN telah membentuk bank sampah yang sudah berada di beberapa kab/kota di Jatim, seperti Surabaya, Malang, Kediri dan Gresik.
Terbukti, dari adanya bank sampah, bisa bersih lingkungan dan mampu memberdayakan sekitar 40 ribu orang tak mampu. “Dengan sampah plastik, mereka bisa membayar listrik yang selama ini menunggak, bahkan bisa melaksanakan umroh,” terang Pinto saat dikonfirmasi terpisah.
Berdasarkan dari catatan bina lingkungan PLN jatim. Salah satu contoh di Malang, setiap hari bisa meleburkan 1 ton sampah plastik dari bank sampah yang dikirim oleh anggotanya. “Angka itu sebenarnya bisa bisa lebih banyak, hanya saja etos kerja masyarakat masih kurang maksimal,” pungkasnya.(Lana)
0 komentar:
Posting Komentar